PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Abstract

ABSTRAK Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya pembakaran hutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan hukum pembakaran hutan di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas, bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dansekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa mengelola hutan dan lahan dengan cara membakar dapat dipidana dan apabila perbuatan itu dilakukan oleh untuk dan atas nama korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab.Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan melakukan tahap-tahap dimulai dari penerimaan laporan yang masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian yaitu Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, kesadaran masyarakat dalam hal lingkungan, dan faktor sosial. Upaya yang telah dilakukan adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilakukan kordinasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan melakukan himbauan pada masyarakat mengenai pidana membakar hutan dan lahan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran, Hutan.