ANALISIS KEDUDUKAN PERBAWASLU 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KEDUDUKAN PERBAWASLU 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Wani Oktafia Penanganan pelanggaran etik pengawas Ad Hoc ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Dalam pasal ini, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pengawas Ad Hoc. Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masayah yaitu: pertama, Bagaimana peraturan hukum tentang kode etik penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang?, kedua, Bagaimanakah Kewenangan Bawaslu Kab/Kota Dalam Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019? Dan ketiga, Bagaimanakah Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc?. Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari DKPP diberikan kepada atasan masing masing berdasarkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, kewenangan yang diberikan oleh DKPP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan sistem hukum tata Negara di Indonesia Kata Kunci : Pelanggaran kode Etik, Pengawas Ad Hoc, Sistem Hukum Tata Negara