ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan)

Abstract

ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan) Aspin Silviansyah * Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum** Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N*** ABSTRAK Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Medan, bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Medan Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2012 baik oleh pemerintah daerah maupun penerima bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing. Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Medan dinilai sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sudah terdapat sarana dan prasarana serta berbagai strategi dalam perencanaan, pendataan serta penyaluran dari pemerintah Kota Medan dan Dinas Sosial Kota Medan yang telah terus membuat berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan di kota Medan disebabkan beberapa faktor seperti informasi dan data pribadi dari penerima bantuan sosial tidak lengkap. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan sistem dengan observasi atau peninjauan langsung ke lapangan dengan mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial . Kata Kunci: Dinas Sosial, Penyaluran, Bantuan Sosial. *Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara **Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.