ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI DALAM MENGUJI PASAL 284, PASAL 285, PASAL 292 UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PERKARA NOMOR 46/PUU-0XIV/2016

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Kewewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pelaksanaan tugas dan kewewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-0XIV/2016 adalah Mahkamah Konstitusi menilai dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum kewewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimana pelaksanaan tugas dan kewewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-0XIV/2016, bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara Nomor 46/PUU-0XIV/2016 dalam pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara Nomor 46/PUU-0XIV/2016 dalam pengujian undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perilaku LGBT dan/atau perkawinan sejenis tidak mendapatkan ruang dalam konstitusi atau UUDNRI Tahun 1945. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konsitusi, Undang-Undang.