PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

ABSTRAK PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Julita Br. Samosir * Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa Pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya Pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikatagorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penegakan hukum pidana penyerobotan tanah adalah kurangnya ahli kepolisian, alas hak belum tervalidasi, tidak jelas pemilik tanah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi pengurus daerah setempat dalam melukukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, saksi-saksi sulit dimintai keterangan karena pindah domisili bahkan meninggal dunia dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah ancaman pidananya sangat rendah. Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Penyerobatan Tanah