ANALISIS YURIDIS TENTANG POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PDT.G/2019/PA Mtr)

Abstract

ABSTRAK Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin. Setiap orang yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan sesuai perundangundangan. Permasalahan yang dibahas adalah Prosedur dalam Pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum dalam poligami tanpa izin istri pertama, Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memberikan Izin poligami bagi Pegawai Negeri sipil dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian Prosedur mendapatkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jenis dari hukuman yang dijatuhi oleh PNS yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat, Pertimbangan Maelis Hakim dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA Mtr memberikan izin Poligami. Kata Kunci : Poligami, PNS. Tanpa Izin