Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2673
Title: KETERLIBATAN DINAS PERMUKIMAN KOTA MEDAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI DAERAH BERDASARKAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Authors: GUNAWAN, INDRA
Keywords: Dinas Perumahan dan Permukiman, Pencegahan, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Perturan Daerah Kot Medan No. 4 Tahun 2019
Issue Date: 9-Nov-2023
Publisher: Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: UISU230959;71210123010
Abstract: BSTRAK KETERLIBATAN DINAS PERMUKIMAN KOTA MEDAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI DAERAH BERDASARKAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Indra Gunawan* Dalam hal pencegahan dan munculnya permukiman kumuh baru di kota Medan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam perspektif peraturan perundang-undangan, peran Dinas Permukiman Kota Medan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta hambatan yang dialami pemerintah kota medan dan solusi dalam mencegah berdirinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (ase approach) dan pendekatan analisis konsep hukum dengan melakukan telaah pustaka dan wawancara.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam perspektif perundang-undangan adalah merupakan kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara legal-formal, ketentuan di atas menjadi landasan hukum bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh kondisi tempat tinggal yang baik dan sehat, serta layak huni. Sebagai tindakn nyata Pemerintah harus dilandasi dengan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instrumen hukum. Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, sehingga terbitlah Peraturan Daerh Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahn Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh di Kota Medan. Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan administrative, serta Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan. Kata Kunci: Dinas Perumahan dan Permukiman, Pencegahan, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Perturan Daerah Kot Medan No. 4 Tahun 2019
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2673
Appears in Collections:Magister Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover,Bibliography.pdfCover, Bibliography167.45 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract14.33 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II503.5 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V292.81 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.