PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH MUCIKARI (STUDI PADA BAGIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI POLRESTABES MEDAN )

Abstract

Dewasa ini perdagangan manusia (Human Trafficking) semakin marak terjadi di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Perempuan dan anak kerap menjadi objek dalam perdagangan manusia, karena dianggap sebagai kaum yang lebih lemah. Tujuan perdagangan manusia tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti perbudakan, kerja paksa, perkerja anak, bahkan pengambilan organ tubuh. Kegiatan perdagangan manusia sering kali berawal dari kegiatan migrasi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum bahkan sekelompok orang. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris dengan jenis data kualitatif. Adapun metode yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan faktafakta serta data yang dibutuhkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap korban perdagangan manusia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban. Kepolisian sebagai aset negara dituntut cepat dan tanggap dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan dan keamanan dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia antara lain tidak adanya laporan dari korban maupun orang tua korban. Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban. Dalam UU PTTPO memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku. Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukan dalam Pasal 12 UU PTPPO. Kesimpulan: Perdagangan manusia banyak dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat ekonomi, Pengaturan penegakan hukum terhadap terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK. Saran: Agar kedepannya lebih banyak lagi kasus kasus terkait “kekerasan terhadap anak”, Semoga kedepannya muncul suatu aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi, Diharapkan pihak kepolisian dapat berperan aktif ldalam memberikan bimbingan kepada masyarakat.