KEBIJAKAN TINDAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) (Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)

Abstract

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) secara ilegal. Dengan jumlah pengguna yang tergolong tinggi tentu perlu penanganan dari pemerintah terhadap para pengguna napza. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisi yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menganut double track system, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu napza sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu napza sebagai korban adalah berupa pengobatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan perintah dan amanah pasal 54 undang-undang No 35 tahun 2009 yang harus di jalani. Bagaimana kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan napza yang di lakukan telah berjalan sesuai karena peraturan menyebutkan kejahatan napza dapat di jatuhi pemidanaan rehabilitasi jika sejauh penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik, dan terdapat barang bukti dengan batas minimal di atur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 kemudian positif menggunakan napza dan tidak terbukti sebagai pengedar baru dapat di rekomendasikan untuk di rehabilitasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna napza adalah lebih mengedepankan pendekatan depenalisasi dan dekriminalisasi yaitu pecandu dan korban penyalahgunaan napza wajib menjalani rehabilitasi. Saran dari penelitian ini, aparat penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba lebih bersikap obyektif, mengingat dampak yang terjadi akibat Napza begitu besar dan dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia.