PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG

Abstract

Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai pengguna narkoba, yang juga memandang anak sebagai korban sekaligus pelaku, sehingga prioritas diberikan pada upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pemidanaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Sabang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pengguna narkotika menggunakan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan tindakan dan rehabilitasi, bukan hanya pidana, dengan sanksi maksimal setengah dari pidana dewasa. Anak dianggap sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga selain sanksi pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi dan pembimbingan untuk memulihkan anak dan mencegahnya kembali menyalahgunakan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkotika maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.