ASPEK PERLINDUNGAN YURIDIS KORBAN PERUNDUNGAN SIBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: KAJIAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM DAN SOSIAL

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena perundungan siber yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang rentan menjadi korban kejahatan siber. Perundungan siber menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial, namun perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dalam UU ITE, kendala-kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya, dan efektivitas implementasi UU ITE dalam melindungi korban perundungan siber ditinjau dari aspek sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa UU ITE dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban perundungan siber diatur melalui Pasal 27 ayat (1), (3), (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE dengan sanksi pidana 4-12 tahun penjara, namun masih terdapat ketidakjelasan norma dan tidak adanya definisi khusus perundungan siber. Kendala yuridis meliputi substansi hukum yang multitafsir, struktur hukum dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan budaya hukum dengan rendahnya kesadaran masyarakat. Efektivitas implementasi UU ITE belum optimal karena tingginya angka viktimisasi, pengaruh anonimitas digital terhadap perilaku antisosial online, dan dampak sosial penegakan hukum yang beragam. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi UU ITE dengan definisi perundungan siber yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan strategi preventif-edukatif yang menyeluruh. Kata Kunci: Keadilan Perundungan Siber, Perlindungan Hukum, UU ITE, Korban, Aspek Sosiologis