ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)

Abstract

Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Permasalahan yang dibahas tentang Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, akibat hukum bagi kapala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Pemberian anggaran dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut seringkali terjadi korupsi yang sangat merugikan. Maka perlu penegakan hukum yang serius serta adanya pengawasan dan kolaborasi beragai pihak Akibat hukum Kepala Desa pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi sesuai dengan UU Tipikor, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Kepala Desa dihukum dengan hukuman pidana, hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Namun jika ditelaah lebih jauh hukuman yang dijatuhkan relatif rendah jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan dari perbuatannya yang merugikan masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa