ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah pengaturan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Probematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan bagaimana mengatasi promatika permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-udang kepemiluan. Secara garis besar proses PSU Pasca Putusan MK, KPU menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Probematika pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16- 02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dapat dilihat dari integritas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Pelanggaran yang banyak terjadi salah satunya tidak menandatangani surat suara sebelum melakukan pemungutan suara oleh pemilih. Dampak dari PSU ini membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilu Calon Anggota DPRD di Dapil Samosir I. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan PSU agar rasa keadilan dan asas pemilu di terapkan dengan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah Konstitusi