KAJIAN YURIDIS PERBUATAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLDA ACEH)

Abstract

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan Anak terdapat hambatan-hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan perbuatan itu tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal serta kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum nasional Indonesia, bagaimana pelaksanaan proses penyidikan anak melakukan tindak pidana di Polda Acehm dan bagaimana kendala yang dihadapi Penyidik Polda Aceh dalam pelaksanaan Proses Penyidikan anak yang melakukan tindak pidana di Polda Aceh dan upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori Negara hukum dan teori pemidanaan. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Polda Aceh dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dilampirkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty apabila sudah benardan lengkap kemudian diberi Jaksa penuntut Umum membuat surat ke Polda Aceh P21, maka Polda Aceh segera menyerahkan tersangka dan barang bukti dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pidana, Konflik Hukum