PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pid/2023)

Abstract

Perjudian adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari dan marak dalam kehidupan bermasyarakat, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan.Bentuk perjudian diatur didalam buku II KUHP, karena perjudian termasuk sebagai kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan pancasila. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Pengaturan hukum tentang pelarangan memperjual belikan toto gelap (togel) online dalam peraturan perundang-undangan, Tindak pidana perjudian dirumuskan dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan kejahatan dunia maya pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dari pihak yang tidak berwenang memperdagangkan toto gelap (togel) online dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya Disimpulkan Tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)”. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang mengatur tentang penyalah gunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Jual Beli, Toto Gelap