ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI SUBDIT TINDAK PIDANA KORUPSI POLDA ACEH)

Abstract

Propinsi Aceh merupakan salah satu Propinsi yang memiliki potensi sumber daya alam potensial, Propinsi Aceh juga tidak luput dari kasus- kasus korupsi yang merupakan wilayah hukum Polda Aceh. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah melibatkan semakin banyak melibatkan para pejabat. Beberapa kasus di Kepolisian Daerah Aceh yang menjadi perhatian adalah korupsi tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah : Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, Bagaimana Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Subdit Tipikor Polda Aceh, Apa hambatan Polri dalam penanggulangan korupsi di wilayah hukum Subdit Tipikor Polda Aceh. Guna mengetahui Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak Pidana Korupsi (Studi di Subdit Tipikor Polda Aceh), didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan teori sebelumnya. Teori yang digunakan adalah teori Negara hukum (rechsstaat), teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum (law enforcement). Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Subdit Tipikor Polda Aceh melalui politik kriminal (criminal policy) baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Analisis Hukum, Tindak Pidana Korupsi