PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM TRANSAKSI DIGITAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan konvensional menjadi transaksi jual beli online yang semakin masif. Namun, pertumbuhan e-commerce ini tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti penipuan, ketidaksesuaian produk, dan pelanggaran hak konsumen lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, dan hambatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum empiris, menggunakan statute approach dan conceptual approach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum jual beli online berlandaskan pada Al-Quran, Fatwa MUI Nomor 24/DSN MUI/III/2017, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU ITE yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan. Implementasi dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, eliminasi gharar, sistem escrow, dan mekanisme penyelesaian sengketa bertingkat melalui platform, Kementerian Perdagangan, BPSK, hingga jalur pengadilan. Hambatan yang dihadapi meliputi kerentanan sistem keamanan, kesenjangan literasi digital, ketidakjelasan yurisdiksi hukum, sulitnya pembuktian digital, tingginya biaya akses keadilan, dan minimnya platform syariah. Penelitian menyimpulkan perlunya revisi UUPK, pembentukan lembaga sertifikasi syariah untuk platform e-commerce, dan peningkatan literasi digital masyarakat guna memberikan perlindungan optimal bagi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, Ekonomi Islam, UUPK, Transaksi Digital