TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIAL

Abstract

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immaterial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Gto)”. Permasalahan yang menjadi pembahasan yakni Bagaimana pengaturan hukum mengenai ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan nasional? Bagaimana implementasi konsep gugatan ganti rugi dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto dalam memutus ganti rugi atas kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai ganti rugi immaterial dalam perbuatan melawan hukum menurut peraturan perundang-undangan nasional, mengkaji implementasi konsep gugatan ganti kerugian dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto, serta mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam memutus ganti rugi immaterial pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan kesesuaian antara teori, hukum positif, dan praktik putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perkara perbuatan melawan hukum pada dasarnya terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 KUH Perdata, yang memberikan dasar yuridis bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian non-ekonomis berupa rasa sakit, penderitaan batin, dan penurunan martabat. Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto, penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial berdasarkan adanya pelanggaran hak dan kerugian batin yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, hubungan kausal, tingkat kesalahan tergugat, serta kepatutan dalam menentukan besarnya ganti kerugian immaterial. Hakim juga menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat korban sebagai dasar pemberian kompensasi immaterial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan mengenai ganti rugi immaterial telah tersedia dalam hukum positif, implementasinya dalam praktik peradilan masih sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta, bukti, serta pertimbangan keadilan. Putusan Pengadilan iii iv Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto menjadi contoh konkret bagaimana hakim menafsirkan ketentuan perundang-undangan dan menerapkannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian immaterial yang dialami korban. Namun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih terlihat sangat positivistic dan mengabaikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya permbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi Immaterial, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan