PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LAYANAN DELIVERY MAKANAN PEMESAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL (Fokus Pada Layanan Grabfood)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya dalam layanan delivery makanan melalui platform seperti GrabFood. Namun, kompleksitas transaksi yang melibatkan platform, merchant, dan driver menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang melindungi pengguna layanan delivery makanan digital, mengevaluasi tanggung jawab hukum para pihak, dan mengkaji mekanisme perlindungan konsumen dalam praktik bisnis digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen telah cukup lengkap melalui UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan regulasi khusus dari Kemenkominfo, OJK, serta BPOM, namun koordinasi antar regulasi masih lemah. Tanggung jawab hukum terdistribusi di antara platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, merchant sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas produk, dan driver yang bertanggung jawab atas pengiriman. Perlindungan konsumen diimplementasikan melalui mekanisme preventif berupa transparansi informasi dan sistem rating, serta mekanisme represif melalui sistem pengaduan, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa via BPSK. Penelitian menyimpulkan perlunya regulasi terpadu dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk optimalisasi perlindungan konsumen layanan delivery makanan digital. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Delivery Makanan Digital, Grabfood, Platform Teknologi, Tanggung Jawab Hukum