PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN GENG MOTOR

Abstract

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng motor, khususnya membawa senjata tajam tanpa hak, menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari potensi kekerasan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam? dan (3) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penerapan norma hukum dalam kasus yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membawa senjata tajam tanpa izin, memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab penuh, dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun, perampasan barang bukti, dan biaya perkara menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, efek jera, dan rehabilitasi pelaku, serta menegaskan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa hak merupakan tindak pidana serius yang mengancam ketertiban umum. Kata Kunci: Tindak pidana, geng motor, tanpa izin, senjata tajam, pertanggungjawaban pidana, efek jera, ketertiban umum