ANALISIS YURIDIS-KONSTITUSIONAL ATAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Analisis Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Tentang Pembebasan Lahan di Sungai Bedera, Kota Medan)

Abstract

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan kewenangan negara yang harus dilaksanakan dengan menghormati hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum pembebasan tanah dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional, mengkaji kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan pembebasan tanah di Sungai Bedera, serta mengevaluasi implementasinya berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, BWSS Sumatera II, dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum pembebasan tanah telah sesuai dengan prinsip konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945, UUPA, dan UU Nomor 2 Tahun 2012. Kewenangan pembebasan tanah di Sungai Bedera terbagi kepada Badan Pertanahan Kota Medan sebagai pelaksana teknis, Pemerintah Kota Medan dalam perencanaan dan penganggaran, serta BWSS Sumatera II dalam pelaksanaan fisik. Implementasi telah mengikuti prosedur hukum dan memperhatikan prinsip keadilan, meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai nilai ganti kerugian. Pelaksanaan pembebasan tanah telah sesuai dengan prinsip yuridis-konstitusional dan melindungi hak konstitusional masyarakat, namun perlu perbaikan transparansi dan komunikasi untuk mewujudkan keadilan substantif. Kata Kunci: Pembebasan Tanah, Kepentingan Umum, Badan Pertanahan, Ganti Kerugian, Keadilan