Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5362| Title: | ANALISIS YURIDIS KONFLIK SEPARATIS BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME |
| Authors: | SAPUTRA, EKO BAYU |
| Keywords: | Konflik, Separatis Bersenjata, Teroris |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260250;71230123160 |
| Abstract: | Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Organisasi Papua Merdeka (OPM) menganggap kelompok ini sebagai pejuang yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Serangkaian serangan oleh KKB/KSB/OPM terhadap aparat keamanan di Papua mendorong pemerintah untuk menetapkan tindakan kekerasan tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, , bagaimana upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, bagaimana hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Fenomena konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah OPM yang merupakan gerakan separatis, sering melakukan tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai terorisme, terutama jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU tersebut. Penetapan OPM sebagai organisasi teroris memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk penerapan sanksi pidana terorisme bagi anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya negara Indonesia dalam penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dilakukan melalui pendekatan keamanan, pembangunan, dan dialog. Hambatan penanggulangan konflik separatis bersenjata yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka terdiri dari dua faktor yaitu faktor historis dan politik serta faktor sosial dan ekonomi. Kata Kunci: Konflik, Separatis Bersenjata, Teroris |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5362 |
| Appears in Collections: | Magister Hukum |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 274.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 14.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 425.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 391.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.