ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TEBING TINGGI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (TINJAUAN TERHADAP PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PADA KELURAHAN BANDAR UTAMA, KOTA TEBING TINGGI)

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan. Namun, implementasi peran lembaga kemasyarakatan masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan kedudukan hukum, tumpang tindih fungsi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kedudukan lembaga kemasyarakatan dalam struktur pemerintahan daerah, mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi program pembangunan, dan mengidentifikasi hambatan serta alternatif penyelesaian penguatan partisipasi masyarakat di Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan memiliki landasan yuridis dari UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, hingga Peraturan Walikota Tebing Tinggi, namun masih terdapat ketidakjelasan batas kewenangan. Tingkat keberhasilan implementasi belum optimal karena terbatasnya SDM, pendanaan, sarana prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat perkotaan yang individualistik. Hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis menghambat efektivitas lembaga kemasyarakatan. Alternatif penyelesaian meliputi reformulasi regulasi daerah, alokasi anggaran memadai, pembinaan terstruktur, pengembangan mekanisme insentif-disinsentif, dan sistem monitoring evaluasi berbasis indikator terukur. Kata Kunci : Lembaga Kemasyarakatan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah.