Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5315
Title: PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 80/PUU-XIV/2016
Authors: ASRIANTI, DEWI
Keywords: Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran, UU No. 12/2006, Putusan MK No.80/PUU-XIV/2016
Issue Date: 20-Nov-2025
Publisher: Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: UISU250676;71230123116
Abstract: Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia membuka ruang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Namun, pembatasan administratif—terutama tenggat pendaftaran sebelum usia 21 tahun—menyisakan ketidakpastian hukum. Kasus Gloria Natapradja Hamel yang digugurkan dari Paskibraka pada 2016 memicu uji materi Pasal 41 huruf c UU 12/2006 dan berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XIV/2016. Putusan ini mempertegas hak anak perkawinan campuran untuk tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia meski melewati batas usia, sepanjang terpenuhi bukti hubungan darah dan kehendak menjadi WNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif untuk menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 80/PUU-XIV/2016 merefleksikan paradigma negara hukum progresif—hukum dijalankan untuk keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Dengan dihapusnya batas usia, negara wajib menyediakan mekanisme administratif yang lebih inklusif bagi anak perkawinan campuran. Reformulasi peraturan pelaksana diperlukan agar pelayanan kewarganegaraan adaptif, mencegah terulangnya kasus serupa, dan sejalan dengan kewajiban konstitusional mencegah statelessness. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi legislator dalam merevisi UU 12/2006 serta bagi aparatur pencatatan sipil untuk menyusun SOP yang memprioritaskan hak anak atas kewarganegaraan.. Kata Kunci: Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan Campuran, UU No. 12/2006, Putusan MK No.80/PUU-XIV/2016
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5315
Appears in Collections:Magister Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography260.63 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract194.86 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II.438.6 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V.503.41 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.