PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI SAAT DALAM STATUS PERDAMAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023)

Abstract

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Pengaturan pembayaran hak anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian damai Dari ketentuan Pasal 66 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah setoran pokok, sertifikat modal, dan hibah. Akibat hukum atas tindakan pemaksaan pembayaran oleh anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian perdamaian. Saat melakukan perjanjian, keadaan memaksa tidak dapat secara langsung menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Pertimbangan hakim atas tindakan pemaksaan pembayaran hak anggota koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023 Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum Dalam perkara a quo Vini Noviani,S.S.,S.H., yang mengaku bertindak selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Disimpulkan bahwa Dengan adanya dana cadangan yang merupakan kumpulan sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka dana cadangan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota. Perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausula keadaan memaksa yang ditentukan oleh para pihak. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan tentang keadaan memaksa maka isi perjanjian dapat disimpangi. pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembayaran, Koperasi