ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Pada Cybercrime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan digital, termasuk judi online atau cyber gambling, yang kini menjadi fenomena global dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian online yang berlaku di Indonesia, Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana judi online, Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Tindak pidana perjudian, terutama yang dilakukan secara online, dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber karena memanfaatkan teknologi komputer, internet, dan perangkat mobile sebagai alat untuk menjalankan aktivitas perjudian. Perjudian online melibatkan elemen kejahatan tradisional (perjudian) yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi digital, sehingga memenuhi kriteria kejahatan siber. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana perjudian online yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online didasarkan pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Hambatan penegakan hukum oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut adalah sangat kompleks dan mencakup berbagai faktor, seperti adanya celah dalam regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas, keterbatasan sumber daya manusia. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online.