TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn

Abstract

Tindak pidana pemalsuan merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat dan salah satu kejahatan pemalsuan adalah pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB), bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB), bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn .Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan adanya alasan peniadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (dolus), terdakwa Bagus Wahyudi yang telah terbukti melakukan pemalsuan surat sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan hukum hakim adalah Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemalsuan