PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstract

Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pelaksanaan dan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika dan upaya penyelesaian hambatan yang dilakukan Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan lapangan serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika melalui peradilan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya pre-emtif, preventif. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Secara Bersama-sama