TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA SATUAN PENGAMANAN ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DENGAN PT. DUTA AGUNG GROUP MEDAN (Studi Di PT. Duta Agung Group Medan)

Abstract

ABSTRAK Irma Wahyuni Perjanjian kerja sama adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kewajiban, dan syarat kerja sama. Perjanjian kerja sama bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan pada perusahaan pengguna jasa, bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan, bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan serta dan didukung dengan data empiris yaitu melakukan wawancara dengan Direktur PT. Duta Agung Group Medan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Bentuk perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan pada perusahaan pengguna jasa antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Duta Agung Group Medan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian baku yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan adalah para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan karena dengan penyelesaian musyarawah tidak memerlukan biaya yang besar dan penyelesaiannya juga lebih cepat. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan sebagaimana ditentukan dalam akta perjanjian, akan memerlukan biaya yang besar serta waktu yang panjang dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa satuan pengamanan adalah pembatalan perjanjian dan pemberian ganti rugi. Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan sedangkan ganti rugi yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Disarankan agar dalam membuat perjanjian tidak dibuat secara di bawah tangan namun para pihak membuatnya dihadapan pejabat yang berwenang memuat suatu akta perjanjian agar akta perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan terjamin kepastian hukumnya. Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Satuan Pengamanan