PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PENGHINAAN PENGUASA DIMUKA UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021)

Abstract

ABSTRAK Fadya Ivanka Dalimunthe Penghinaan terhadap penguasa di muka umum merupakan salah satu delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam era demokrasi dan digitalisasi, tindakan penghinaan terhadap penguasa semakin berkembang melalui media sosial, menimbulkan batas tipis antara kritik yang sehat dan penghinaan yang dapat merugikan martabat lembaga negara. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang terkait dengan penghinaan terhadap penguasa, termasuk penerapan asas lex specialis derogat legi generalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana penghinaan penguasa di muka umum dalam sistem pidana Indonesia diatur dalam Pasal 207 dan 208 KUHP, serta dapat pula dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk penghinaan melalui media elektronik. Dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan serupa terdapat dalam Pasal 219 yang mengatur sanksi bagi mereka yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden, Wakil Presiden, atau penguasa umum di muka umum dengan lisan atau tulisan. Penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021 kontroversial karena menggunakan Pasal 207 KUHP alih-alih UU ITE padahal perbuatan dilakukan melalui Facebook, yang mengabaikan asas lex specialis derogat legi generalis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penghinaan penguasa menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hierarki hukum dan cenderung memberikan perlindungan berlebihan terhadap martabat penguasa dibandingkan jaminan kebebasan berpendapat. Eskalasi pidana dari tingkat pertama ke kasasi tanpa dasar empiris yang kuat tentang efektivitas deterrent effect menunjukkan pendekatan yang lebih emosional daripada objektif. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan proporsionalitas sanksi, konteks digital yang memungkinkan viral content, serta keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan hak konstitusional warga negara untuk berekspresi, guna memberikan keadilan yang tidak hanya melindungi penguasa tetapi juga menjaga ruang demokrasi yang sehat. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penghinaan Penguasa Dimuka Umum.