IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, namun pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan pengguna jasa, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sistem manajemen yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 belum optimal. Masih terdapat kendala dalam hal komunikasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang kurang mendukung, serta birokrasi yang belum efisien. Meski demikian, retribusi parkir tetap memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efektivitas pemungutan retribusi parkir.Dalam peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang restribusi tempat khusus parkir. Salah satunya restribusi daerah adalah sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah khusus nya di daerah padang lawas utara, sejalan dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari restribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, , Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah