PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepol

Abstract

ABSTRAK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Narkotika merupakan zat kimia yang berbahaya yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia, maka untuk itu narkotika jangan sampai disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotik merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu penanganan serius sebagiaman diatur dalama UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkkotika. Seperti halnya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang pemecahaan permasalahannya berfokus pada kaidah undang-undang, selain itu juga menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pencariaan fakta-fakta melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pengaturan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 149. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN yang mana suatu lembaga yang juga berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun dalam hal ini narkitoka dibagi menjadi tiga golongan yang setiap golongan narkotikan berbeda ancaman pidananya. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemtif, preventif, dan refresif. Dimana peran tersebut adanya penindakan tegas kepada para pelaku penyalahgunaan serta adanya rehabilitasi kepada mereka yang benar-benar salah menyalahgunakan narkotika. Hambatan bisa jadi terhadap peredaran narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahawa narkotika. Sedangkan upaya Kepolisian dengan melakukan edukasi secara langsung kemasyarakat dengan diskusi terbuka untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dimasyakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Presiden. Sedangn dalam penegakannya dapat dilakukan Kepolisian dan BNN sebagai aparat penegak hukum. Hambatan berupa penggolongan narkotika dan jenis-jenisnya, sedangkan upaya adalah sosialisai dari pihak Aparat Penegak Hukum bahaya Narkotika. Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika