PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PENELITIAN DI DIREKTORAT LALU LINTAS POLISI DAERAH SUMATERA UTARA

Abstract

ALYA NOVIYANTI SYAHIRA PULUNGAN Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau gate keeper of the criminal justice system. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembagan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, mengambil masalah masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara menggunakan pengaturan hukum undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas Dan Jalan serta Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai penegakan dalam tindak pidana pemalsuannya. Kesimpulan dalam penelitian ini Direktorat Lalu Lintas mempunyai peran dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor untuk perencanaan untuk meminimalisir tindak pidana terjadi, mengkoordinasikan kerja pegawai oleh pimpinan, pembinaan yang merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan pengaturan dan asas profesionalitas dari pegawai serta pengendalian tugas pelayanan untuk menjalankan kerja dengan baik serta pengawasan yang dilakukan. Kata Kunci: Surat Kendaraan Bermotor, Direkorat Lalu Lintas