PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan)

Abstract

ABSTRAK Yasin Thoha Purba Pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat saat ini, merupakan hal yang tidak mudah dari berbagai sektor. Oleh karena itu dalam meningktkan perekonomian diperlukan dana yang tidak sedikit sebagai modal yang merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyelenggaraan aktivitas masyarakat terutama dibidang perekonomian. Permodalan ini membutuhkan peranan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan salah satunya dengan pemberian kredit. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendesrptifkan secara sistematis faktual dan akurat. metode penelitian ini mengguakan metode yuridis empiris, data yang sudah di kumpulkan menggunakan kepustakaan (library research) dan wawancara terhadap pihak instansi terkait. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan tidak berjalan sesuai dengan isi perjanjian dan peraturan. Dalam perjanjian para nasabah/debitur wajib melakukan pembayaran pinjaman kredit sesuai jadwal yang telah disepakati, namun dikarenakan nasabah/ debitur ini mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil maka pembayaran tidak sesuai dengan jadwal semula, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan dijelaskan bahwa pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan dengan proses yang telah ditetapkan oleh pihak bank yaitu dimulai dari pengisian blangko / formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian dilapangan apakah debitur benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan data yang telah diisi oleh pihak debitur untuk melunasi pinjamannya. Upaya penyelesaian perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu, diadakannya musyawarah dengan nasabah / debitur. Jika terjadinya pemecatan terhadap debitur dengan jaminan suruat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan debitur sudah tidak mampu untuk membayar sisa hutangnya maka PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan melakukan klaim asuransi untuk melunasi hutang debitur supaya PT. Bank Sumut Kcp Perdagangan tidak mengalami kerugian Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan