TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAMPELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Nomor 946 PK/Pid. Sus/2022/PN. Tng)

Abstract

ABSTRAK M. Rayhandi Rahim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidanadalam Putusan Nomor 946 PK/Pid.Sus/2022/Pn Tng. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian antara lain: pertama, hukum tindak pidanadiatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 187 A, 187 B dan 187 C. Kedua, pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku tindak pidana dikenakan kepada setiap orang, anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan wakil Walikota yang melakukan perbuatanuntuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu atau memilih dengan cara yang tertentu.Ketiga, pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidanadilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ketika persidangan dan sesuai ketetapan undang-undang 10 Tahun 2016, dan terpenuhinya seluruh unsur-unsurdalam Pasal 187 A menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagaimana putusan Nomor: 946 PK/Pid.Sus/2022/PnTng. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban, Pemilu