TINJAUAN HUKUM KLAIM PT, PLN PERSERO ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT MENJADI MILIK NEGARA

Abstract

ABSTRAK YUNITA SARI Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia. Konflik yang terjadi bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah Adat garapan di Desa Napan dengan luas 5000 M2 Tanah tersebut tanah Ulayat Adat Keluarga Marey dan yang menggarap adalah Ayah dari penggugat. Permasalahannya membahas mengenai aturan hukum atas tindakan klaim sebuah tanah menjadi milik negara sesuai peraturan perundang undangan, akibat hukum dari tindakan klaim objek tanah bersertifikat menjadi milik Negara, pertimbangan hakim atas tindakan klaim sepihak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 344 PK/Pdt/2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder. Disimpulkan bahwa Perda Izin Membuka Tanah Negara mengatur agar setiap alas hak wajib dimohonkan IMTN sebelum memohon Hak atas tanah adalah bertentangan dengan Keputusan BPN No. 2 Tahun 2003 sebagai ketentuan teknis Keppres 34 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan TAP MPR IX/2001 dimana izin membuka tanah tidak diberikan kepada yang telah menerima izin sebelumnya. Fungsi sosial hak atas tanah menjadi dasar memberikan perlindungan tanah, agar dalam memanfaatkan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Pertimbangan hakim terhadap sengketa telah terbit SHGB No 00001/Napan atas nama Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak. Gugatan eror in persona karena gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu berkaitan dengan identitas. Gugatan kurang pihak, karena harusnya penggugat menarik BPN sebagai turut tergugat. Kata Kunci : Klaim, Tanah, Milik Negara.