ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan)

Abstract

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan) ABSTRAK Wwin Azmi Harahap * Salah satu tahapan penting pemilu dan pemilihan adalah pencalonan. Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Parpol.Untuk melakukan unggah tersebut, KPU Kabupaten Asahan menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol. Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami di realita masyarakat.. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan kebijakan hukum normatif secara in action dalam setiap fenomena hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian yang dapat disimpulkn antara lain: Pengaturan hukum system verifikasi administrasi pada system informasi pencalonan pada Pemilu serentak tahun 2024 terdapat dalam Bab V Pasal 42 s/d Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon yang dilakukan melalui system informasi pencalonan oleh KPU akan dilakukan analisis dokumen data yang diinput Bacalon di SILON. Pertama adalah melihat ganda identik dan potensi ganda dalam satu bakal calon dan antar bakal calon. Setelah proses analisis selesai, selanjutnya data tersebut akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap kesungguhan data. Tugas Kabupaten/Kota adalah melakukan verifikasi administrasi kesungguhan data. pnggunaan system teknologi informasi pencalonan terhadap hambatan yang ada pada system pencalonan Pemilu tahun 2024 adalah dengan melakukan optimalisasi Silon pada Pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan dengan: Masa persiapan pengajuan bakal calon, Penggunaan Formulir-Formulir pada Silon, Proses Verifikasi Dilakukan Melalui Silon, Silon Tipe Offline serta Desain Rancangan Aplikasi Silon Pemilu Serentak Tahun 2024 Untuk Tata Kelola Tahapan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan proses pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2024 menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Silon ini bermanfaat untuk mengecek kegandaan, baik di KPU maupun di parpol sendiri. Kegandaan yang bisa saja muncul dari calon yang mencalonkan diri di lebih dari satu daerah, atau malah lebih dari satu parpol.. Keywords: Analisis Hukum, Verifikasi Administrasi, Bakal Calon Anggota DPRD, Sistem Informasi Pencalonan *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara