TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Abstract

TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) ABSTRAK Nurul Spina * Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang dan jasa. Agar prinsip-prinsip dasar good governance dapat diimplementasikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Binjai, dibutuhkan regulasi yang berfungsi mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah pada Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Pengaturan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dalam percepatan pembangunan antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintahbeserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Penyedia; Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai; Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Derah; Instruksi Walikota Binjai Nomor 000.3.1-200 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai; Surat Edaran Walikota Binjai Nomor 000.3.1-201. Kedudukan dan Tanggungjawab Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Binjai dalam pengelolaan pengadan barang dan jasa di Kota Binjai adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Daerah yang berbentuk structural yang dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Implementasi peranan pada unit kerj bagian pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Binjai sudah terlaksana, terlihat dari terlihat dari PA\KPA sudah mengoptimalkan SDM masing-masing perangkat pelaksanaan pengadaan, maka pelibatan personel sudah dilakukan sejak tahapan penyusunan perencanaan pengadaan dan penyusunan RKA organisasi perangkat daerah. Dalam hal pengimplementasian kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kota Binjai dapat dilihat dalam website lpse.binjaikota.go.id. Keywords: Tanggungjawab; Pengelolaan, Pengadaan Barang dan jasa, Kota Binjai *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara