PELAKSANAAN MONITORING REALISASI KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Binjai)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN MONITORING REALISASI KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Binjai) Novi Kesumawati Br. Lubis* Prof. Dr. Mustamam, M.Ag** Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H*** Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan monitoring dan evaluasi, maka perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan dan acuan pada bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam Perencanaan, monitoring dan evaluasi suatu kegiatan. Tujuan penelitian ini antar lain: untuk mengetahui pengaturan kewenangan monitoring pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Kota Binjai; kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan monitoring realisasi keuangan dalam penggunaan APBD serta pelaksanaan monitoring realisasi keuangan Pemerintahan Kota Binjai. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep. Hasil penelitian dalah sebagai berikut: Berdasarkan pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 25 huruf h yang menyatakan: Kepala Subbagian Pengendalian Program mempunyai tugas: melaksanakan monitoring dengan menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan dari unit kerja pengelola dan pembangunan. Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.(Pasal 24 Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai). Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Binjai dalam pelakanaan monitoring realisasi keuangan dalam penggunaan APBD adalah penetapan APBD tidak tepat waktu sehingga monitoring tidak maksimal dilaksanakan padahal penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancer sehingga memudahkan Kasubbag Administrsi Pembangunan dalam melakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan APBD. Pelaksanaan monitoring realisasi keuangan pemerintah Kota Binjai dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catalan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Agar tepat waku dalam pelaporan untuk implementasi mengingatkan kepada pihak OPD. Kata Kunci: Monitoring, Realisasi Keuangan, APBD, Pemko Binjai *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara **Pembinbing I ***Pembimbing II