Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3460
Title: | PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Pidie) |
Authors: | MAWARDI |
Keywords: | Kata Kunci : Narkoba, Perlindungan Masyarakat, Polres Pidie |
Issue Date: | 2-Sep-2024 |
Publisher: | FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Series/Report no.: | Uisu240625;71220123150 |
Abstract: | ABSTRAK PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Pidie) Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensip, multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor serta partisipasi masyarakat termasuk peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Pidie Aceh. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia, Bagaimana Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, Bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat diwilayah Polres Pidie terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statory Approach) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pidie Upaya prefemtif, Upaya preventif, upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka. Adapun penyalahgunaan narkotika yang di dapatin oleh Polisi di kerenakan adanya faktor lingkungan pergaulan. Kata Kunci : Narkoba, Perlindungan Masyarakat, Polres Pidie |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3460 |
Appears in Collections: | Magister Hukum |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 458.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 191.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 815.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 550.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.