URGENSI PENETAPAN KRITERIA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM

Abstract

URGENSI PENETAPAN KRITERIA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM ABSTRAK Iindarty Sidan* Prof. Dr. Marzuki, SH.,M.Hum** Dr. Mukidi,S.E.,S.H.,M.H*** Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Pemilu hanya mengatur larangan politik uang saat masa kampanye. Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum politik uang/money politik di Indonesia dalam pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum, faktor terjadinya politik uang pada pelaksanaan kampanye menjelang Pemilihan Umum, serta strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Menjelang Pemilu.. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris yakni di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian dalah sebagai berikut: Pengaturan hukum politik uang (money politic) d Indonesia dalam pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan umum yakni dalam masa tenang (Pasal 276) pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemlih, baik pemberian itu dilakukan langsung ataupun tidak langsung (Pasal 523). Faktor terjadinya politik uang (money politik) pada pelaksanaan kampanye menjelng Pemilihan Umum Antara lain: pendidikan politik masih belum diterapkan di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, maka hal ini menyebabkan masyarakat bersikap tidak perduli atau acuh terhadap politik atau pemilihan umum, masyarakat daerah banyak yang tidak bersedia untuk melaporkan ada terjadinya politik uang ke apparat penegak hukum. Faktor budaya yang mengaggap pemberian adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Konsep inilah yang digunakan dengan mengetahui bahwa uang yang diberikan bukanlah suap melainkan bentuk kebaikan yang kemudian harus dibalas dengan melakukan pemilihan. Faktor terakhir adalah kemiskinan, uang menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut tanpa melhat dampak dari tindakan suap atau politik uang yang dilakukan oleh pelaku penyuapan itu sendiri. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang (money politik) menjelang Pemilu antara lain upaya pre-emtif dilakukan dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisikan mengenai larangan dalam melakukan pemilihan umum, termasuk politik uang. Upaya preventif seperti larangan pemerintah melalui Bawaslu untuk menghimbau tidak ada kegiatan kampanye sebelum masa kampanye itu sendiri, dan upaya Represif yaitu melibatkan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan penasihat hukum. Kelima sub-sistem ini diharapkan dapat saling berhubungan dengan baik, demi terciptanya hukum yang sejahtera di Indonesia Kata Kunci: Kriteria Politik Uang, Kampanye, Pemilihan Umum *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. *Pembimbing I ***Pembimbing I