TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 ABSTRAK Fadly Ananta Dalimunthe* Fungsi transportasi laut sangat penting dalam arus barang atau perdagangan baik domestik maupun internasional, karena sering terjadi kekhawatiran atau keluhan dari pemilik barang atau pengguna jasa ekspedisi angkutan laut, yaitu berupa barang yang rusak atau hilang maupun keterlambatan pengiriman. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengaturan hukum pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi laut, bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi laut dalam mengirimkan barang kepada konsumen dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang melalui ekspedisi laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum pengiriman barang melalui ekspedisi laut mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Dagang, peraturan transportasi laut di Indonesia yang mengacu pada UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 tentang Pelayaran. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi laut dalam mengirimkan barang kepada konsumen antara lain diatur dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 193 menyatakan bahwa sanksi bagi perusahaan pengangkutan yang menyebabkan kerugian pada konsumen harus bertanggung jawab, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi laut memiliki 3 (tiga) bentuk tanggung jawab. Pertama, prinsip berdasarkan kesalahan (liability based on fault) artinya seseorang hanya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukan. Kedua, prinsip berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketiga, prinsip yang didasarkan pada tanggung jawab mutlak (strict liability). Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang melalui ekspedisi laut dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen, kerugian, keterlambatan pengiriman barang, ekspedisi laut, *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.