PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INTELEKTUAL (INTELCTUAL DADER) DALAM PERKARA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Putusan PN Padang Sidempuan No. 157/Pid.Sus/2019/PN.PSP)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INTELEKTUAL (INTELCTUAL DADER) DALAM PERKARA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Putusan PN Padang Sidempuan No.157/Pid.Sus/2019/PN.PSP) Syafrida Rachmawati Rasahan Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi. Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku intelektual dalam perkara politik uang dalam pemilu legislatif, penegakan hukum terhadap pelaku intelektual dalam perkara politik uang pada pemilu legislatif serta pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan No.157/Pid.Sus/2019/PN.Psp. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian dari tesis ini ada 2 hal yang perlu menjadi kajian akademis yaitu : pertama, bahwa tidak terdapat pengaturan khusus terhadap pelaku dalam tindak pidana politik uang, karena ketentuan dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum tidak membedakan antara orang yang melakukan ataupun orang yang menyuruh melakukan. Malah dalam pengaturan ketentuan Pasal 523 tersebut menyamakan antara pelaksana, peserta dan tim kampanye sebagai subjek yang dapat dikenakan saksi pidana dalam perbuatan politik uang. Pasal tersebut hanya membedakan waktu peristiwa atau perbuatan politik uang yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yaitu dilakukan pada masa kampanye, pada masa tenang dan pada masa hari pemunungutan suara. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara politik uang dengan nomor putusan 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sebagai orang yang berinisiatif untuk menyuruh tim kampanyenya melakukan politik uang (berkas perkara terpisah) tidak lah berbeda dengan tim pelaksana kampanye Caleg tersebut dan berbeda juga dengan tuntutan Penuntut Umum.iv Kedua, perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan tentang subjek pelaku politik uang, pengaturan tentang ancaman sanksi terhadap pelaku poltik uang sesuai dengan peran dari masing-masing subjek serta perlu ada batasan minimal ancaman hukuman yang sesuai dengan asas keadilan hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pelaku Intelektual, Politik Uang, Pemilu Legislatif.