ANALISIS YURIDIS TANGGUNG RENTENG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG RENTENG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019) ABSTRAK MUHAMMAD AJRI DARUL IHSAN * Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian pembangunan perumahan, bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian tanggung renteng pembangunan perumahan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2019. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan prinsip tanggung renteng dalam perjanjian pembangunan perumahan adalah Pasal 1278 dan 1280 KUHPerdata. Gugatan tanggung renteng merupakan salah satu bentuk gugatan yang dapat digunakan dalam sengketa keperdataan yaitu apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi seperti dalam perjanjian pembangunan perumahan.Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian tanggung renteng pembangunan perumahan, maka pihak yang dirugikan melakukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian untuk menyelesaikan pembayaran. Kesimpulan dari pembahasan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2019 adalah Dodi Kuswandi bertindak selaku Kepala Zidam IV/Diponegoro dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian pengadaan material beton untuk pembangunan rumah dinas tersebut, dihubungkan dengan peruntukan bangunan untuk rumah dinas dan sumber dana pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013, maka dengan sendirinya perjanjian yang dibuat oleh Dodi Kuswandi adalah selaku Kepala Zidam IV/Diponegoro bukan sebagai pribadi. Kata Kunci: Wanprestas, Perjanjian, Tanggung Renteng. .*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. JURIDICAL ANALYSIS OF COLLECTIVE RESPONSIBILITY FOR Defaults in a HOUSING DEVELOPMENT WORK CONSTRUCTION AGREEMENT (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 286 K/Pdt/2019) ABSTRACT MUHAMMAD AJRI DARUL IHSAN * Default in the implementation of the agreement is a phenomenon that often occurs in practice. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the principle of joint responsibility in housing development agreements, what are the legal consequences of default on housing development agreements, how are the judges' legal considerations in the Supreme Court's decision Number 286 K/Pdt/2019. The writing of this thesis uses the library research method. This type of research data is secondary data and compiled systematically and to examine secondary data using a normative juridical approach and analyzed qualitatively. The principle of joint responsibility in the housing development agreement is Article 1278 and 1280 of the Civil Code. A joint responsibility lawsuit is a form of lawsuit that can be used in a civil dispute, namely if one of the parties is in default such as in a housing development agreement. payment. The conclusion from the discussion that the judge's legal considerations in the Supreme Court's decision Number 286 K/Pdt/2019 is that Dodi Kuswandi acts as the Head of Zidam IV/Diponegoro and not in his capacity as a person, so that all actions related to the concrete material procurement agreement for the construction of the official house, related to the designation of buildings for official houses and the source of development funds comes from the 2013 State Revenue and Expenditure Budget (APBN), then automatically the agreement made by Dodi Kuswandi is as the Head of Zidam IV/Diponegoro not as a person. Keywords: Default, Agreement, Joint Liability. *Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra.