PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG CALON JEMAAH HAJI (Penelitian Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

ABSTRAK H. SAHARUDDIN Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah Haji adalah ibadah tahunan bagi yang mampu secara material maupun fisik yang dilakukan oleh kaum Muslim sedunia. Dilaksanakan dengan berkunjung di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu bulan Dzulhijah yang dikenal sebagai bulan Haji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : ketentuan pendaftaran hingga pemberangkatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, aturan penggunaan dana dalam upaya efisiensi dana penyelenggaraan Ibadah haji, tangung jawab kementerian agama dalam penyelenggaraan ibadah hajI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Disimpulkan bahwa Pendaftaran hingga pemberangkatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, jemaah haji melakukan tranfer setoran awal BPIH dengan menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH, BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 lembar dengan rincian: pertama berrmaterai secukupnya untuk calon jamaah haji, kedua untuk BPS BPIH, ketiga untuk kantor kementerian kabupaten/kota, keempat untuk kantor wilayah provinsi, kelima untuk Direktorat Jendral penyelenggaraan haji dan umrah, setoran awal wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan di stempel BPS BPIH, diberi pas foto ukuran 3x4 cm, menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal ke kantor kementerian agama kabupaten/kota paling lambat lima hari kerja setelah pembayaran setoran awal, Penggunaan dana dalam upaya efisiensi dana penyelenggaraan Ibadah haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dibagi menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah dana yang langsung dibayar dari uang jamaah haji. Uang yang disetorkan oleh jamaah haji hanya untuk membiayai tiket pesawat pulang-pergi, pemondokan di Makkah, dan living cost (bekal), dan bimbingan manasik haji. Tangung jawab kementerian agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 pemerintah atau Deperteman Agama adalah penyelenggara ibadah haji sebagai lembaga negara berkewajiban melaksanakan fungsi pelayanan dan otorisasi penyelenggaraan haji di Indonesia Kata Kunci : Persepektif, Hukum Positif, Jamaah, Haji. ABSTRACT H. SAHARUDDIN Hajj is the fifth pillar of Islam. Performing the Hajj is an annual worship for those who are materially and physically able to do so by Muslims around the world. It is carried out by visiting several places in Saudi Arabia during the month of Dzulhijah which is known as the month of Hajj. The problems in this study are: the provisions for registration to departure in the laws and regulations in Indonesia, the rules for the use of funds in an effort to make the funds efficient for the organization of the Hajj, the responsibility of the ministry of religion in organizing the Hajj. This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach emphasizes legal science by focusing on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials". It was concluded that from registration to departure in the laws and regulations in Indonesia, hajj pilgrims make an initial BPIH deposit transfer by issuing proof of a BPIH transfer application, BPS BPIH issues 5 pieces of initial deposit proof with details: firstly with sufficient stamps for prospective pilgrims, secondly for BPS BPIH, third for district/city ministry offices, fourth for provincial regional offices, fifth for the Directorate General for organizing hajj and umrah, initial deposit must include a validation number, signed and stamped by BPS BPIH, given a passport size photo of 3x4 cm, submitting the third sheet, fourth and fifth proof of initial deposit to the district/city ministry of religion office no later than five working days after payment of the initial deposit. Use of funds in an effort to make the funds efficient for organizing the Hajj. The costs of organizing the Hajj pilgrimage (BPIH) are divided into two, namely direct costs and indirect costs. Direct costs are funds that are paid directly from the pilgrims' money. The money deposited by the pilgrims is only to pay for round-trip air tickets, accommodation in Makkah, and living costs (supplies), and guidance for the Hajj rituals. The responsibility of the ministry of religion in organizing the pilgrimage according to the provisions of Article 5 of Law Number 17 of 1999, Article 8 paragraph (2) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 13 of 2008 the government or the Ministry of Religion is the organizer of the pilgrimage as an institution. The state is obliged to carry out the service function and authorize the implementation of Hajj in Indonesia Keywords: Perspective, Positive Law, Congregation, Hajj.