PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN ALAT KESEHATAN PADA MASA COVID-19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)

Abstract

Penimbunan alat-alat kesehatan oleh oknum pelaku bisnis sehingga terjadi kelangkaan menciptakan kondisi dimana pemerintah dan segenap aparat bersama-sarna memeriksa penyebab terjadinya penimbunan yang mengakibatkan ketersediaan menjadi langka dan harganya melonjak mahal. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19, bagaimanakah bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun, bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan wawanara terhadap penyidik di Kepolisian Resort Simalungun.. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 adalah diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemic covid-19. Bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun adalah dengan membeli alat-alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan kemudian menyimpan dan. Hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan. Adapun upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Simalungun dalam mengtasai hambatan yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.