Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2611
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorANUGRAH, MHD PANCA-
dc.date.accessioned2023-11-02T03:12:56Z-
dc.date.available2023-11-02T03:12:56Z-
dc.date.issued2023-10-31-
dc.identifier.urihttp://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2611-
dc.description.abstractABSTRAK MHD PANCA ANUGRAH Bawaslu Kabupaten Langkat menerima dua permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019. Kedua permohonan tersebut diajukan oleh Partai Berkarya dan Partai Hanura yang disebabkan terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). KPU Kabupaten Langkat menerbitkan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Langkat dengan nomor : 283/PL.01.6-BA/1205/KPU-Kab/IX/2018 yang memuat keterlambatan Partai Hanura dan Partai Berkarya dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Akibatnya pemohon berpotensi untuk didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu tahun 2019.. Tujuan penulisan untuk mengetahui bentuk sengketa proses pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Langkat, mengetahui proses penyelesaian sengketa yang timbul dan akibat hukum keterlambatan menyampaikan LADK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Metode penelitian dengan metode empiris. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Bentuk sengketa Proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Langkat merupakan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat keterlambatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terjadi berhenti ditahap Mediasi dengan hasil menerima LADK Partai Hanura serta Partai Berkarya dan tidak dilanjutkan ketahap ajudikasi. Padahal keterlambatan LADK memiliki sanksi hukum berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Langkat. Kata Kunci : Bawaslu, Sengketa, Mediasien_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utaraen_US
dc.relation.ispartofseriesUISU230907;-
dc.subjectBawaslu, Sengketa, Mediasien_US
dc.titleTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 AKIBAT KETERLAMBATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Langkat)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Ilmu Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover,Bibliography.pdfCover, Bibliography663.62 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract6.82 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II645.08 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V356.12 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.