ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 871 K/Pid/2018)

Abstract

ABSTRAK Menurut Data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan bahwa kasus malpraktek oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr.Kandau Manado terhadap korban, Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktek oleh dr.Heryani Parewasi, Sp.OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018. MetodePenelitiandalampenulisanTesisinimenggunakanjenispenel itianhukum normative yang didukungjenispenelitianhukumempiris.Penelitianhukumnormatifadalahpen elitiankepustakaanuntukmengumpulkan data-data darireferensibahanbacaandanperaturanperundangundangansedangkanPenelitianempirisadalahpenelitianlapanganyakniputu san Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018.Penelitianlapanganinidiperlukanuntukmengumpulkan datadata secaralangsungterhadapobjekdansubjek yang dimaksuddalampenelitianini. Bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) Malpraktek pidana yang sifatnya kesengajaan; (2) Malpraktek Pidana yang bersifat kecerobohan; danMalpraktek Pidana yang bersifat kealpaan.Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus pekara No. 871K/Pid/2018, dasar pertimbangannya adalah Terdakwa tanpamenyampaikankepadapihakkeluargakorbantentangkemungkinan yang dapatterjaditerhadapdirikorbandanmenjatuhkanhukumanselama 10 bulanpenjara. MekanismepenyelesaiankasusmalapraktikkedokteranSuatutuntut anhukumperdatamaupunpidana,dalamhalinisengketaantarapihakdokterda nrumahsakitberhadapandenganpasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui duacara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi(diluar prosesperadilan).Sebaiknya di dalamUndang – UndangNomor 29 Tahun 2004 TentangPraktikKedokterandirumuskantentangmalapraktikkedokteranberik utpenjelasannya agar masyarakatumum, dokter, danduniakesehatanmenjadipahamdantahukriteriatindakpidanamalapraktik kedokteran. Katakunci:Malapraktik, Pidana, Kedokteran5 ABSTRACT Data from the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) shows that malpractice cases by obstetricians are quite high. For example, the malpractice case that was brought before the Supreme Court was a team of doctors consisting of dr. Ayu, dr. HendiSiagian, and dr. Henry Simanjuntak at Dr.Kandau Hospital Manado against the victim, Julia FransiskaMakatey. Another case, malpractice by dr.HeryaniParewasi, Sp.OG.at the Anutapura Hospital Palu against the victim, Nur Indah Restuwati. The two malpractice cases resulted in the decision of the Supreme Court Judge No. 871K/Pid/2018. The research method in writing this thesis uses normative legal research which is supported by empirical legal research. Normative legal research is library research to collect data from reference reading materials and laws and regulations, while empirical research is field research, namely the Supreme Court's decision no. 871K/Pid/2018. This field research is needed to collect data directly on the objects and subjects referred to in this study. The forms of criminal acts committed by doctors in carrying out their professions are divided into three categories, namely (1) intentional criminal malpractice; (2) Criminal malpractice of a reckless nature; and negligent criminal malpractice. The basis for the consideration of the Supreme Court Judge in deciding case no. 871K/Pid/2018, the basis for consideration is that the Defendant did not inform the victim's family about the possibility that could happen to the victim and sentenced him to 10 months in prison. Mechanism for resolving medical malpractice cases A civil or criminal lawsuit, in this case a dispute between a doctor and a hospital dealing with a patient and their family or their proxies, can be resolved in two ways, namely litigation (through the judicial process) and non-litigation (in court). outside the judicial process). It is recommended that Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practices be formulated about medical malpractice and its explanation so that the general public, doctors, and the health world will understand and know the criteria for medical malpractice crimes. Keywords:Malpractice, Criminal, Medicine