PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA LIAR TANPA IZIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:933/PID.B/LH/2018/PN Rap)

Abstract

Satwa liar salah satu bagian dari keanekaragaman hayati juga tak luput dari ancaman manusia. Satwa lindung diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan. Ada orang yang mengambil satwa liar untuk diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Sebagian lagi orang mengambil satwa liar untuk memenuhi kesenangan atau hobinya. Satwa liar yang dipelihara atau diperdagangkan tanpa izin merupakan perbuatan tindakan melawan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku pemeliharaan satwa liar tanpa izin. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar berdasarkan putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Penelitian dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang sebenarnya dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar tanpa izin oleh Suraji alias Suraji, SE, MM adalah pelanggaran ketentuan dan peraturan hukum pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem secara perorangan di lokasi wisata kolam renang miliknya. Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemeliharaan satwa liar tanpa izin adalah hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa liar berdasarkan putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap adalah berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa memelihara satwa liar tanpa ada izin dari pihak berwenang.