KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 14/PdtG/2019/Pa-Tba)

Abstract

Sistem kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia masih sangat beragam, sebab selain sistem Hukum Kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem adat dan sistem hukum hukum perdata. Dan ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar hukum berlakunya. Hukum kewarisan merupakan bagian dari salah satu hukum kekeluargaan. Yang memegang peranan yang penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Disebabkan, hukum kewarisan itu erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu peritiwa hukum yang lazim disebut meninggal. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Merupakan salah satu hukum yang paling sempurna petunjuknya dari Nash, dan ilmu hukum waris ini adalah ilmu yang paling cepat hilangnya dari muka bumi kelak.. Setiap muslim yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukumnya untuk mempelajari hukum waris tersebut. Dan sebaliknya barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam, maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Sistem pembagian warisan dalam Islam yang dilakukan Pengadilan Agama berdasar kepada kasus yang terjadi di masyarakat pencari keadilan, seperti halnya pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang berbunyi : “ bahwa jika anak laki-laki bersama-sama dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan “.